Tunjangan Perangkat Desa Bulan Februari Dibayar

PANGANDARAN JAWA BARAT - Sekarang sedang masuk tahap pencairan tunjangan prangkat desa untuk yang bulan februari. Minggu kemarin yang 19 desa untuk bulan februari sudah kita execusi, " kata Drs Hendar Suhendar M.Si, saat diwawancarai oleh wartawan Indonesiasatu, seusai menghadiri Rakor tingkat kabupaten, bertempat di aula setda pangandaran, Selasa (29/03/2022).

Dikatakannya bahwa,  kaitan dengan tunjangan perangkat desa kabupaten pangandaran, untuk bulan januari 2022 yang 93 desa sudah dibayar.

Baca juga: Karang Taruna Sepatan Keluhkan Anggaran Organisasi Tingkat Kelurahan Tidak Transparan

Sekarang, yang masih dalam tahap proses ada 48 desa, sedangkan yang lainnya, dokumen persyaratannya belum masuk.

Intinya, sesusi dengan intruksi pak bupati, saya diminta untuk memprioritaskan pencairan tunjangan hak desa, dan itu sedang kita proses, " kata Hendar.

Baca juga: Presiden: Pengelolaan Dana Desa Harus Hati-Hati

Menurutnya, mekanisme pencairan hak desa itu acuannya kan dimulai dari desa, terus ke kecamatan, terus ke Dinsos, dan dari Dinsos baru masuk ke Keuangan...Nah, tahapannya kan seperti itu.

Rata-rata mereka mengatakan bahwa persyaratan sudah masuk ke Keuangan, padahal berkas itu baru masuk satu jam yang lalu. Kan ada mekanisme-nya...Akurasinya...ya termasuk verivikasi dan lain sebagainya.

Baca juga: Masyarakat dan Pemdes Gunung Kramat, Tingkatkan Rasa Syukur dan Silaturahmi Bikin Seribu Tumpeng

Yang ada di meja saya, sekarang sedang diproses, semuanya ada 47 desa. Mudah-mudahan minggu ini bisa lancar.

Yang lainnya belum masuk. Komitmen saya kaitan dengan pencairan ini, saya sudah minta ke kecamatan dan Dinsos, jangan menunggu dulu desa yang kelengkapan persyararannya belum lengkap. "Pokonya mau tiga, mau dua, juga mau satu sekalipun, langsung saja masukan ke Keuangan, itu langsung saya proses, " tandasnya.

Baca juga: Bangun dengan Dana Desa, Gus Halim Resmikan Wisata Telaga Madiredo

Tambah Hendar, tunjangan untuk perangkat desa totalnya 17 milyar, perbulannya sekitar 1 milyar lebih.

Tentang data valid itu intinya tergantung ketersediaan anggaran.Akantetapi tetap kan, jika pendapatannya tidak ada, "apa yang akan dicairkan".

Baca juga: Saiful Chaniago: Desa Harus Menjadi Pondasi Kemajuan Indonesia

Tapi jangan menunggu ketersediaan anggaran, Dokumen harus tetap dimasukan saja... ya, karena ada mekanisme yang harus saya tempuh, ya diperiksa dulu dokumennya, diverivikasi dulu dan lain sebagainnya, " sebutnya. (Anton AS)